Sabtu, 14 April 2012

[PersIndonesia] Pernyataan Sikap PRP: Sistem Pengadilan Indonesia Harus untuk Kepentingan Rakyat

 


PERNYATAAN SIKAP
PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA
Nomor: 412/PS/KP-PRP/e/IV/12


Sistem Pengadilan Indonesia Harus untuk Kepentingan Rakyat!

Salam rakyat pekerja,
       Akhir-akhir ini, para hakim di seluruh Indonesia mengancam akan melancarkan aksi mogok sidang. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak sejahteranya kehidupan sebagian besar hakim di Indonesia, sehingga mereka menuntut peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Para hakim ini mengancam akan mogok bersidang jika tidak ada remunerasi dalam waktu dekat, karena sudah empat tahun gaji hakim tidak naik. Tunjangan para hakim pun tidak naik dalam sebelas tahun terakhir. Sedangkan gaji pokok pegawan negeri sipil (PNS) sudah sebelas kali di atas gaji pokok para hakim, sejak PP No 11 tahun 2011 diterbitkan.
       Hal ini mungkin yang menyebabkan wajah sistem pengadilan di Indonesia tercoreng oleh banyaknya putusan pengadilan yang terasa sangat mengebiri rasa keadilan rakyat, sehingga memunculkan ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem pengadilan. Ada banyak koruptor yang dovonis ringan atau bahkan bebas, sedangkan pencuri pisang yang terkadang melakukan perbuatannya karena desakan ekonomi yang mencekik, harus berhadapan dengan vonis berat (kasus Kuatno dan Topan di Cilacap, Jawa Tangah). Sudah menjadi rahasia umum bahwa sistem pengadilan di Indonesia gampang dibeli. Suap dan jual beli perkara sudah menjadi menu keseharian di pengadilan.
        Minimnya kesejahteraan para hakim inilah yang kemudian banyak disangkutpautkan dengan wajah sistem pengadilan di Indonesia. Karena kesejahteraan yang minim bagi para hakim sehingga godaan untuk menerima suap dan jual beli kasus semakin terbuka lebar. Namun di sisi lain, seberapa kuat jaminan bahwa kenaikan tingkat kesejahteraan akan bisa mencegah "hakim nakal"? Reformasi birokrasi yang selalu digadang-gadang oleh rezim neoliberal pun tidak membuat birokrasi kita tahan terhadap godaan uang. Artinya, ada yang perlu dibongkar lebih dalam mengenai sistem pengadilan di Indonesia. Peningkatan kesejahteraan bagi para hakim memang harus diperjuangkan, namun yang juga harus dikerjakan adalah mendemokratiskan sistem pengadilan di Indonesia.
        Pada tanggal 16 Oktober 2011, Bolivia menyelenggarakan pemilu khusus untuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Kehakiman, dan Pengadilan Agraria Nasional. Dalam proses pengajuan kandidat atau calon hakim, disyarakatkan bahwa calon hakim tidak boleh punya track record buruk. Kandidat harus membuktikan tidak pernah membela orang yang melakukan kejahatan terhadap negara, tidak pernah terlibat dalam kediktatoran dan tidak pernah membela orang yang terlibat korupsi. Kemudian juga diatur komposisi hakim yang cukup demokratis dan menghasilkan jabatan pengadilan plurinational, misalnya mengharuskan 50% diisi perempuan dan minimal 8 anggota berasal dari masyarakat adat. Hal ini menyebabkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Bolivia, ada hakim yang mengenakan pakaian adat.
        Sementara jika dibandingkan dengan Indonesia, dalam penunjukkan hakim MA, misalnya, seluruh hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, diserahkan dan digodok oleh DPR serta kemudian disetujui serta ditetapkan oleh Presiden. Partisipasi rakyat dalam mengontrol proses peradilan tidak ada sama sekali. Pemilu khusus bagi lembaga peradilan akan memperkuat posisi rakyat untuk mengontrol langsung lembaga peradilan.
        Rezim neoliberal selama ini masih berusaha untuk menunda-nunda peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. Bahkan beberapa anggota parlemen di Indonesia melecehkan perjuangan para hakim yang menuntut kesejahteraan. Hal ini tentu saja menunjukkan, bahwa rezim neoliberal beserta elit-elit politik masih ingin memelihara kondisi sistem pengadilan yang masih dapat diintervensi untuk kepentingan mereka. Selama mereka berkuasa, sistem pengadilan di Indonesia tidak akan pernah berubah.
        Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
  1. Mendukung dan bersolidaritas penuh terhadap rencana aksi pemogokan bersidang yang akan dilakukan oleh para hakim di seluruh Indonesia untuk menuntut kesejahteraan.
  2. Bangun sistem pengadilan yang demokratis di Indonesia dengan melakukan Pemilu khusus untuk lembaga peradilan di seluruh Indonesia.
  3. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat untuk menghancurkan neoliberalisme dan menumbangkan rezim neoliberal di Indonesia.
  4. Kapitalisme-neoliberalisme telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 14 April 2012
Komite Pusat - Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf)
ttd
(Rendro Prayogo)


Contact Persons:
Anwar Ma'ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)

 

___*****___
Sosialisme Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai  Kelas Pekerja!

Komite Pusat

Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)

JL Cikoko Barat IV No. 13 RT 04/RW 05, Pancoran, Jakarta Selatan 12770
Phone/Fax: (021) 798-2566

Email: komite.pusat@prp-indonesia.org / prppusat@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org


__._,_.___
Recent Activity:
Japanese Language School Pandan College http://pandan.ac.id/ 021-2727-2511, 021-2923-8782
.

__,_._,___

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar