Selasa, 18 September 2012

[PersIndonesia] Re: [GELORA45] Prabowo, Jokowi, dan Basuki Resmi Dilaporkan ke Polisi - Jokowi dan Foke Dituding Manipulasi Dana Kampanye

DUGAAN YANG DIPOLISITIER oleh Pihak   Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli , karena sudah KALAP - Mereka (Pihak Bowo-Ramli)  sudah tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan agar bisa MENUTUPI KEKALAHAN dan KEGALAN POLITIK KAMPANYE
"DANG - DUT " NYA ..........dan Politik " DANG- DUIT "NYA......
 ===========================================================================================================================
PESAN UNTUK FAUZI BOWO + NACHROWI RAMLI
( Mohon Kiranya disampaikan kpd yang Bersangkutan  - Fauzi Bowo+ Nara Ramli dengan ucapan : SELAMAT MENIKMATI ... )
 
                     http://www.youtube.com/watch?v=_NWjuqo928o
 
-------Original Message-------
 
From: GELORA45
Date: 18.9.2012 5:16:58
Subject: [GELORA45] Prabowo, Jokowi, dan Basuki Resmi Dilaporkan ke Polisi - Jokowi dan Foke Dituding Manipulasi Dana Kampanye
 
 



Prabowo, Jokowi, dan Basuki Resmi Dilaporkan ke Polisi
Penulis : Sabrina Asril | Senin, 17 September 2012 | 16:51 WIB
KOMPAS/DAHLIA IRAWATI Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum APPSI.
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi pasangan calon Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli resmi melaporkan Prabowo Subianto, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ke Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2012) siang. Laporan ini terkait tindak lanjut putusan Panwaslu DKI Jakarta yang menyatakan iklan APPSI melanggar waktu kampanye.

"Kami laporkan dugaan kampanye di luar jadwal seperti yang sudah disebutkan dalam surat Panwaslu kalau terbukti ada pelanggaran kampanye di luar jadwal," ujar Anggota Tim Advokasi Foke-Nara, Dasril Affandi, Senin siang, di Mapolda Metro Jaya.

Ada tiga pihak yang dilaporkan dalam kasus ini, yakni APPSI, pasangan Jokowi-Basuki, dan Ketua Umum APPSI Prabowo Subianto. Sementara terlapor, yakni tim advokasi dari Foke-Nara yang menjadi korban dalam perkara ini.

"Kami melaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 116 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berisi tentang pelanggaran kampanye di luar jadwal dengan ancaman pidana 15-30 hari. Subjeknya bisa siapa saja asal setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal itu," kata Dasril.

Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah, mengatakan, pihaknya sudah meneliti selama 14 hari perihal kasus iklan APPSI ini dan melihat adanya unsur pidana di sana. Oleh karena itu, Panwaslu kemudian menyerahkan penyelidikan lebih lanjut ke aparat kepolisian. Kedatangan Panwaslu hari ini di Mapolda Metro Jaya hanyalah untuk mendampingi tim Foke-Nara membuat laporan polisi.

Ramdansyah mengatakan Panwaslu juga siap dipanggil aparat kepolisian jika diminta menjadi saksi.

Diberitakan sebelumnya, iklan dukungan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) untuk pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama terbukti sebagai pelanggaran kampanye. Hal ini sesuai hasil keputusan rapat pleno KPU DKI Jakarta pada Rabu siang.

"Panwaslu memutuskan telah terjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal sesuai Pasal 116 Ayat 1 tentang Kampanye di Luar Jadwal, dengan ancaman pidana penjara minimal 15 hari maksimal 3 bulan atau denda sebesar Rp 100.000 dan maksimal sebesar Rp 1 juta," kata Ketua Panwaslu DKI Ramdansyah di kantor Panwaslu, Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Permasalahan ini bermula pada pelaporan tim advokasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli mengenai adanya iklan kampanye di luar jadwal pasangan calon Jokowi-Basuki. Iklan tersebut sudah disiarkan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Tim Foke-Nara menyebutkan bahwa iklan tersebut tidak gentle karena mendompleng APPSI. Barang bukti yang diberikan oleh tim Foke-Nara adalah rekaman dalam bentuk DVD iklan di beberapa stasiun televisi swasta.

Editor :
Hertanto Soebijoto
 
 

Jokowi dan Foke Dituding Manipulasi Dana Kampanye

 
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu tidak maksimal dalam menindaklanjuti laporan soal pelanggaran batasan sumbangan dana kampanye dalam Pemilihan Gubernur Jakarta tahun ini. ICW pernah melaporkan banyaknya sumbangan tidak jelas ke KPU dan Panwaslu, dan sampai sekarang tidak jelas kelanjutan penanganan kasus itu.

"Akibat lemahnya tindak lanjut dari penyelenggara pemilu, kerja pengawasan pun belum maksimal," ujar Ade Irawan, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2012.

Menurut Ade, ICW pernah melaporkan ada manipulasi dana kampanye yang dilakukan pasangan calon ke KPU Jakarta. Terutama dalam selisih dana penggunaan biaya iklan dan belanja aktualnya. Hal ini dilakukan dua pasangan calon yang lolos ke putaran dua Fauzi - Nachrowi dan Jokowi - Basuki.

Pasangan Foke-Nara ditenggarai memanipulasi laporan dengan menghilangkan dana Rp 3,4 miliar biaya iklan dari laporan mereka. "Mereka laporkan ke KPUD pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 10,4 miliar, namun belanja aktualnya Rp 13,8 miliar," ujarnya. Biaya aktual ini dihitung dari penelusuran KPU atas biaya iklan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan lembaga rating Nielsen.

Sementara Jokowi-Basuki manipulasinya tercatat lebih besar. ICW mencatat ada selisih Rp 5,1 miliar. Dalam audit pasangan ini hanya menyetor Rp 517 juta biaya iklan, padahal dalam kenyataannya biaya iklan mereka mencapai miliaran. Hal ini dihitung juga dengan dana iklan yang mencantumkan beberapa tokoh seperti Prabowo yang mengampanyekan pasangan tersebut. "Harusnya itu juga dilaporkan," ujarnya.

Ketua Pokja Kampanye KPU DKI Jakarta, Sumarno, saat dihubungi mengaku belum mendapat info ini. "Kami tunggu laporannya," ujar ia singkat.

M. ANDI PERDANA

 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar